Ketika Tanah Bergoyang dan Air Bah Menerjang

Pat Ujen yang Han Pirang, Pat Prang Yang Han reda / tidak ada hujan yang tidak berhenti, tak ada perang yang tak selesai

Peribahasa Aceh di atas, mengungkapkan betapa panjang nya konflik di Aceh, tiga puluh dua tahun, di susul Gempa dan gelombang pasang tsnunami, 26 Desember 2004. Atas kehendak Allah, semua bias selesai dan reda

***
Bumi Aceh berguncang keras pada pagi hari, 26 Desember 2004. Tapi gempa berkekuatan 9,1 pada skala Richter itu tak membuat Syarifudin Latief beranjak dari Lapangan Blang Padang. Pejabat Wali Kota banda Aceh itu masih setia menunggu acara penyerahan piala bagi pemenang Lomba Lari Marathon 10 Kilometer yang digelar Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (kini berubah menjadi Provinsi Aceh). Sedianya, dialah yang akan menyerahkan langsung piala itu kepada para pemenang

Syarifuddin tak ambil pusing ketika beberapa atlet berbalik arah dan mengabaikan rute yang ditentukan. Satu hal yang belum dia dan banyak oramng lain sadari, gempa itu adalah awal sebuah tragedy besar yang menguras air mata dunia. Ia baru terkesiap setelah melihat ribuan orang berlarian tak terkendali dari arah Pantai Ulee Lheu. Mereka berteriak, “Air laut naik, air laut naik, air laut naik,” sambil menunjuk kea rah langit bagian barat Banda Aceh.

Syarifuddin menoleh dan melihat ombak setinggi pohon kelapa bergulung-gulung kea rah dirinya. Dia berlari sekuat tenaga. Tetapi Nahas, gelombang yang kecepatan nya mencapai 300 kilometer per jam itu lebih sigap menyergap, lalu memintal tubuhnya. Kisah selanjutnya, orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh itu hilang terbenam lumpur dan puing tsunami

Pada hari ke-10 setelah bencana, pelaksana tugas (plt). Gubernur Aceh, Azwar Abubakar (sekarang anggota DPR- RI), menggelar apel perdana di halaman kantor Sekretariat Daerah (setda) Provinsi Aceh. Apel terpusat yang semestinya menjadi apel akbar itu hanya dihadiri 20 % pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, di setda Aceh saja tercatat ada 7.110 PNS

Semua yang hadir terenyak. Apalagi, tidak ada berita tentang nasib para pegawai yang absen dalam apel itu. Semua kepala menyimpan tanya : apakah mereka tewas, hilang atau mengalami trauma berat sehingga tak menampakkan diri? Lebih miris lagi, menurut Detiknews, 4 januari 2005, sebanyak 21 Bupati dan Walikota di aceh tidak diketahui rimbanya

Belakangan tersiar kabar, ternyata korban gelombang dahsyat itu bukan hanya Walikota Banda Aceh. Nasib serupa menimpa Bupati Nagan Raya, Bupati aceh barat, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten / kota. Di Lingkungan setda Provinsi Aceh saja, ada tiga pejabat eselon II yang meninggal, 31 orang pejabat eselon III, 125 pejabat eselon IV. Jumlah aparatur pemerintah yang tewas pada Minggu kelabu itu mencapai 2.992 orang dan 2.274 orang dilaporkan hilang

Di tingkat kabupaten dan kota, korban aparatur Negara terbanyak berada di daerah-daerah yang terkena hantaman langsung gelombang tsunami seperti Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Selain pegawai pemda, aparatur pemerintah di sejumlah instansi, seperti Badan Pertanahan nasional, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tak luput dari serbuan tsunami.

Hilangnya jajaran pemimpin daerah dan ribuan aparatur pemda itu, menyebabkan koordinasi penanganan pasca –bencana di masa awal sangat sulit. Aparatur pemerintah yang selamat tentu saja masih banyak, tetapi mereka berada dalam kondisi yang tidak berdaya sama sekali. Banyak PNS bersama keluargannya terpaksa hidup di tenda-tenda darurat dan mengalami trauma berat akibat kehilangan sanak keluarga, tempat tinggal, dan harta benda. Akibatnya, boleh dikatakan, tak ada yang menangani pelayanan publik

Aceh mendadak menjadi antah berantah bersimbah lumpur, dengan banyak bangunan hancur dan jasad berserakan di antara isak tangis para korban yang selamat. Pemerintah pusat lantas mengerahkan 74 pejabat eselon I-IV Depdagri, 307 pegawai dan 352 mimdya praja ke Aceh untuk memutar kembali roda birokrasi. Mereka ditugasi di kantor gubernur, DPRD, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa agar masyarakat terlayani

Penyebaran aparatur itu sangat tepat, karena 50 % kecamatan lumpuh dan batas-batas administrasi pedesdaan tak tampak lagi. Mereka terpaksa bekerja di tempat-tempat darurat, seperti rumah penduduk, tenda dan sekolah, atau menggelar tenda-tenda darurat, agar masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat segera terlayani, meski dalam kondisi minimal.

Tsunami tidak hanya menjemput ajal ribuan pegawai, melainkan juga menghancurkan semua bangunan di sepanjang 800 kilometer garis pantai Aceh. Kondisi paling parah dialami Kabupaten Aceh Jaya, dengan tingkat kerusakan mencapai 85 %, di susul oleh Kabupaten Aceh Besar (80 %), Banda Aceh (75 %), dan kabupaten Aceh Barat (60%). Tak kurang dari 940 bangunan kantor dan 238 kendaraan berbagai dinas atau lembaga vertical bidang kelembagaan, hokum, keamanan, ketertiban, dan ketahanan masyarakat musnah tersapu tsunami

Dalam tiga bulan pertama masa tanggap darurat, pelayanan public dari pemda praktis lumpuh. Ketika badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara resmi berdiri pada 16 April 2005, kemacetan pelayanan pemerintahan masih sangat terasa. Pemerintahan daerah dikendalikan sepenuhnya oleh Plt. Gubernur NAD, Azwar Abubakar. Sedangkan Gubernur NAD, Abdullah Puteh, sedang mendekam di “hotel prodeo” Sukamiskin, bandung, karena kasus korupsi

BRR lantas mengambil alih koordinasi dan mulai membenahi kembali semua lini pemerintahan. BRR berkoordinasi dengan Plt. Gubernur NAD untuk menata kembali pemerintahan berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Upaya pemulihan pun dilakukan dengan mengangkat pegawai baru di lingkungan pemda untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal atau hilang ; mengganti peralatan kantor, sarana, dan prasarana yang lenyap; membenahi administrasi kependudukan warga;serta mulai menyusun rencama untuk membangun kembali lembaga-lembaga pemerintahan daerah dan kantor-kantor instansi vertical yang hancur Sebenarnya tsunami telah melambungkan persoalan kronis bidang pemerintahan kelembagaan daerah ke permukaan sehingga menjadi benderang. Akar permasalahan kelembagaan dan system pelayanan public di aceh sesungguhnya terse mai sejak 30 tahun silam, lantaran terjadi konflik bersenjata berkepanjangan

Sepanjang riwayat konflik di Aceh, sejumlah kantor pemerintah di bakar oleh mereka yang bertikai. Konflik bersenjata antara TNI dan GAM juga menewaskan sejumlah PNS. Selain itu, gerakan politik sipil yang terseret ke arus pusaran konflik tersebut, kerap mengeluarkan seruan mogok kerja di instansi pemerintah. Akibatnya, pelayanan publik sering terganggu dan system pemerintahan di Aceh timbul tenggelam sejak lima tahun sebelum tsunami

Tingkat kemiskinan di aceh sebelum dilanda tsunami mencapai 28,4 % dari total penduduk, sebanyak 4 juta jiwa. Angka kemiskinan itu sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata nasional, yang mencapai 16,69 %, menurut data badan Pusat Statistkc (BPS) pada Maret 2008

Sementara itu, Bappenas menggolongkan 16 Kabupaten di Aceh sebagai daerah tertinggal, kecuali Kota Madya Banda Aceh, Sabang,. Lhokseumawe , dan Kota Madya Langsa. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh, sebesar 69, berada di bawah IPM Nasional yang mencapai 69,6. IPM terendah tercatat di pesisir barat dan bagian tengah, Yaitu Kabupaten imeulue (65,2), Gayo Lues (66,1), Nagan Raya (66,3), Aceh Singkil (66,5), Aceh jaya (66,8), Aceh Barat Daya (66,9), dan Bener Meriah (67,4). Wilayah Aceh bagian tengah menjadi kurang makmur di bandingkan dengan pesisir utara, karena terisolasinya kawasan tersebut dari berbagai jaringan akses dengan dunia luar

Peta kemiskinan di Aceh berubah menjadi lebih buruk pasca tsunami. Sebelum nya, aceh tercatat sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia setelah Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Papua. Tsunami mendongkrak jumlah penduduk miskin sekitar 7 % dan menjadikan Aceh hanya unggul satu tingkat di atas Provinsi Papua.